Makalah Kasus Pelanggaran Hak dan Kewajiban

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Sekarang ini banyak sekali orang yang melanggar hak dan kewajiban mereka sebagai warga Negara Indonesia baik secara sadar maupun tidak sadar. Pelanggaran hak dan kewajiban yang dilakukan oleh warga Negara ini dapat merusak citra Negara itu sendiri.

Oleh karena itu kami akan membahas sedikit tentang pelanggaran hak dan kewajiban serta cara menanggulanginya.

B.    Rumusan Masalah

1.      Apa Yang Kamu Ketahui Tentang Pelanggaran Hak Warga Negara?

2.      Apa Saja Kasus Pelanggaran Hak Dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara?

3.      Bagaimana Upaya Mencegah Pelanggaran Hak Dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara?

C.    Tujuan

Makalah ini disusun agar pembaca mengerti hak dan kewajiban sebagai warga Negara serta mengerti pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga Negara.

Makalah Geografi Tenaga Eksogen

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar perut bumi. Tenaga eksogen merupakan tenaga yang dapat merombak dan merubah bentuk muka bumi atau bentang lahan yang telah ada. Perombakan muka bumi akibat tenaga eksogen dapat disebabkan oleh proses pelapukan, pengikisan, pengendapan, dan pergerakan batuan atau tanah. Proses perombakan atau perubahan muka bumi ini, pengerjaannya dilakukan oleh air, udara, dan es.

Makalah Hubungan Pancasila dan Kenaikan BBM

BAB I

PENDAHULUAN
 

1.1 Latar Belakang

Kebijakan Presiden Jokowi untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri menyebabkan perubahan perekonomian secara drastis. Kenaikan BBM ini akan diikuti oleh naiknya harga barang-barang dan jasa-jasa di masyarakat. Jika terjadi kenaikan harga BBM di negara ini, akan sangat berpengaruh terhadap permintaan (demand) dan penawaran (supply). Permintaan adalah keinginan yang disertai dengan kesediaan serta kemampuan untuk membeli barang yang bersangkutan (Rosyidi, 2009:291). Sementara penawaran adalah banyaknya jumlah barang dan jasa yang ditawarkan oleh produsen pada tingkat harga dan waktu tertentu.

Semua kebijakan seharusnya sesuai dengan nilai yang ada dalam sila-sila Pancasila. Begitu pula mengenai kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi, Kebijakan BBM ini harus sesuai dengan kaidah-kaidah Pancasila

Makalah Bencana Alam dan Tanah Longsor

BAB I

PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang

                     Bencana alam yang sering terjadi di wilayah Indonesia antara lain : banjir, kemarau panjang, tsunami, gempa bumi, gunung berapi dan tanah longsor. Hal ini disebabkan karena letak wilayah Indonesia diatas lempeng bumi yang labil dan dilalui oleh dua jalur pegunungan muda dunia yaitu Pegunungan Mediterania di sebelah barat dan Pegunungan Sirkum Pasifik di sebelah timur menyebabkan Indonesia banyak memiliki gunung api yang aktif dan rawan terjadi bencana.

               Masih jelas dalam ingatan kita rentetan kejadian bencana alam yang banyak menyebabkan terjadinya korban jiwa, seperti tragedi tsunami di Aceh dan Nias, gempa bumi dahsyat di Tasikmalaya serta Padang, tanah longsor di Cianjur, bahkan banjir di berbagai daerah yang kerap datang setiap musim hujan.

               Banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam mengantisipasi terjadinya bencana alam. Mulai dari persiapan peralatan untuk mendeteksi terjadinya bencana seperti misalnya pada bencana tsunami dan gunung meletus, pembuatan jenis bangunan yang tahan terhadap bencana gempa, pengelolaan tata kota dan kesadaran warga masyarakat untuk menanggulangi bencana banjir ataupun pemeliharaan daerah hulu sungai dan pegunungan serta hutan untuk mencegah terjadinya tanah longsor.

Makalah Hukum Administrasi Negara kedudukan dan Kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Aparatur Negara Republik Indonesia terdiri dari 4,7 juta pegawai aparatur sipil Negara, 360.000 anggota Polri, dan 330.000 anggota TNI.[1] Banyaknya jumlah aparatur Negara Republik Indonesia maka seharusnya semakin besar tanggung jawab pengelolaan pemerintahan Negara yang bertujuan untuk membantu dan mendukung seluruh sumber daya manusia aparatur sipil Negara untuk merealisasikan seluruh potensinya sebagai pegawai pemerintah yang menekankan hak dan kewajiban individual pegawai menuju perspektif baru yang menekankan pada manajemen pengembangan sumber daya manusia. Perubahan tersebut memerlukan manajemen pengembangan sumber daya manusia aparatur Negara agar selalu maju dan memiliki kualifikasi dan kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan dan pembangunan selaras dengan berbagai tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia.[2]

Seiring dengan perkembangan dunia yang demikian pesat, dan seiring dengan derasnya aspirasi reformasi di dalam negeri, maka peranan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi publik yang baik menjadi semakin penting. Salah satu elemen yang penting dalam tata pemerintahan yang baik (Good Governance) adalah adanya akuntabilitas, disamping transparasi, penegakkan hukum dan lain sebagainya. Karena itu fungsi pengawasan merupakan unsur yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan memiliki peran yang sangat strategis untuk terwujudnya akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui suatu kebijakan pengawasan yang komprehensif dan membina, maka diharapkan kemampuan administrasi publik yang saat ini dianggap lemah, terutama di bidang control pengawasan, dapat ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka membangun infrastruktur birokrasi yang lebih baik.[3]

Makalah HAM dan Implementasinya di Indonesia

I.                   PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945. Salah satu ciri atau prinsip negara hukum di antaranya yaitu penghormatan tentang HAM (Hak Asasi Manusia).

UUD 45 memberikan jaminan bagi setiap orang untuk menikmati hak-hak asasi dan kebebasan dasarnya. Bahwa negara, terutama pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberi perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM (Hak Asasi Manusia). Namun untuk mewujudkan hal itu, nampaknya negara Indonesia masih jauh dari kenyataan.

Dalam makalah ini akan di bahas tentang Implementasi HAM di Indonesia.

II.                RUMUSAN MASALAH

1.                  Apa pengertian implementasi dan Hak Asasi Manusia?

2.                  Bagaimana sejarah Hak Asasi Manusia?

3.                  Bagaimana Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945?

4.                  Bagaimana implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia?

III.             PEMBAHASAN

1.           Pengertian Implementasi dan Hak Asasi Manusia

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan dan penerapan.

Sedangkan menurut para ahli, implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. [1] Atau implementasi adalah sistem rekayasa. [2] Sedangkan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrahNya yang wajib dihormati, di junjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukumPemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harga dan martabat manusia. [3]